Bagaimana Menghitung Dana Alokasi Umum

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dipengaruhi oleh 5 variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Produk Domestik Regional Bruto perkapita.  Dana Alokasi Umum dapat didefinisikan sebagai pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dari Pemerintah Pusat guna pelaksanaan otonomi daerah dan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Ada dua DAU yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, pertama Dana Alokasi Umum untuk Propinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Jadi perhitungan DAU sangat tergantung dari jumlah PNS yang dimiliki daerah tersebut, karena kebutuhan untuk menggaji mereka lah yang menjadi alokasi dasar perhitungan DAU. Besaran Alokasi Dasar ini di perhitungkan dari kebutuhan gaji  satu tahun sebelumnya. Tentu saja besaran gaji tersebut termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan struktural serta tunjangan lainnya sebagaimana peraturan tentang penggajian. Berikutnya adalah menghitung Celah Fiskal.

Kemampuan fiskal dihitung dari berapa banyak pendapatan asli daerah yang diterima  dan berapa banyak yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil penerimaan Sumber Daya Alam.

Kedua , menghitung kebutuhan fiskal daerah. perhitungan kebutuhan bahasa fiskal dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

KbF = TBR (𝛿1 IP + 𝛿2 IW  +  𝛿3 IPM  + 𝛿4 IKK  +  𝛿5 IPDRB/Kap)

dimana :
KbF : Kebutuhan Fiskal
TBR : Total Belanja Rata Rata APBD
𝛿       : Bobot 
IndeksIP     :Indeks Jumlah  Penduduk
IW    : Indeks Luas Wilayah
IPM  : Indeks Pembangunan Manusia
IKK   : Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB/Kap : Indeks Produk Daerah Regional Bruto Perkapita

Setelah semua indeks dihitung, maka berikutnya dapat ditentukan pagu DAU secara matematis untuk tiap daerah. berikutnya ada 4 tahapan penentuan DAU yaitu; tahapan Akademis, Tahapan Administratif, Tahapan Teknis dan Tahapan Politis.  Untuk Tahapan Akademis, merupakan tahapan penyusunan konsep dan kebijakan DAU awal.  Pada tahap ini perhitungan DAU berdasarkan formula sesuai dengan undang undang akan dibahas, hasil berupa kebijakan dan formula perhiunagan DAU.

Kedua, tahapan administratif, pada tahapan ini Kementerian Keuangan melalu DJPK akan mengumpulkan data dasar perhitungan DAU. DJPK akan melakukan kordinasi dengan semua instansi terkait terutama dengan daerah penerima. Data yang diterima akan di verifikai dan di validasi guna memutakhirkan data yang sudah ada. Ketiga, tahapan teknis, semua data yang terkumpulkan akan disimulasikan kemudian hasilnya akan di paparkan kepada DPR. Terakhir, tahapan politis, tahapan ini akan dibahas oleh Pemerintah Pusat dengan Panja Belanja Daerah Anggaran DPR RI. Setelah mendapatkan persetujuan  maka akan diperoleh pagu DAU secara definitif.

KESIMPULAN