Rangkuman PSAP 3 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. Dalam hal penyusunan laporan arus kas semua transaksi yang menyebabkan peruabhan kas dan setara kas diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dalam periode tertentu. Pada pemerintah daerah, hanya Badan Layanan Umum dan Laporan Konsolidasi Pemerintah… Lanjutkan membaca Rangkuman PSAP 3 Laporan Arus Kas

Oh Ini Ternyata Perbedaan Antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir

Retribusi Parkir merupakan pungutan kepada pengguna jasa parkir jika lahannya di kelola oleh pemerintah daerah sedangkan Pajak parkir jika pengelolaan lahan parkir dikelola oleh pihak ketiga. Pajak Parkir merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pengelola lahan parkir ke pemerintah daerah. sebagai ilustrasi, sebuah bangunan perbelanjaan disuatu daerah mempunyai lahan parkir yang dikelola oleh pihak pengembang, kemudian… Lanjutkan membaca Oh Ini Ternyata Perbedaan Antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir

Rangkuman PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahaan Berbasis Akrual nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, membahas struktur laporan realisasia anggaran. Didalamnya juga mengungkapkan tujuan pelaporan, ruang lingkup dan manfaat informasi realisasi anggaran. Selain membahas definis definisi dalam PSAP no 2 ini juga membahas akuntansi dari akun akun anggaran dan transaksi yang berkaitan. Berdasarkan PSAP Nomor 2… Lanjutkan membaca Rangkuman PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Rangkuman PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan

PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagaian besar pengguna laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Untuk itu semua aspek yang diatur dalam standar ini adalah struktur laporan keuangan, persyaratan minimal laporan keuangan, penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan, pengukuran, pengakuan dan… Lanjutkan membaca Rangkuman PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat mengenai ruang lingkup dan tujuan akuntansi pemerintahan. Pokok bahasan dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah sebagai berikut;a. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan : Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antar Pemerintah Pengaruh… Lanjutkan membaca Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Rangkuman Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no.14 Tentang Akuntansi Aset Tak berwujud

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 14 tentang Akuntansi Aset tak berwujud diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pada tahun 2019 dan mulai berlaku mulai penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020.. PSAP 14 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.  Aktiva tidak berwujud yang diatur dalam PSAP 14 ini meliputi ;… Lanjutkan membaca Rangkuman Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no.14 Tentang Akuntansi Aset Tak berwujud

Materi Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Pengelolaan Dana BOS di  Kabupaten Lamongan  diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ,Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.910-106 SJ Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan dana BOS dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan no.903/12/413.215/2019 tentang Pencatatan atas Belanja Dana… Lanjutkan membaca Materi Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Memahami Opini Hasil Pemeriksaan BPK dan Kriterianya

Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada empat opini; mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tersebut dikeluarkan setelah BPK RI melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). sedangkan definisi opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah Opini merupakan… Lanjutkan membaca Memahami Opini Hasil Pemeriksaan BPK dan Kriterianya