Oh Ini Ternyata Perbedaan Antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir

Retribusi Parkir merupakan pungutan kepada pengguna jasa parkir jika lahannya di kelola oleh pemerintah daerah sedangkan Pajak parkir jika pengelolaan lahan parkir dikelola oleh pihak ketiga. Pajak Parkir merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pengelola lahan parkir ke pemerintah daerah. sebagai ilustrasi, sebuah bangunan perbelanjaan disuatu daerah mempunyai lahan parkir yang dikelola oleh pihak pengembang, kemudian… Lanjutkan membaca Oh Ini Ternyata Perbedaan Antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat mengenai ruang lingkup dan tujuan akuntansi pemerintahan. Pokok bahasan dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah sebagai berikut;a. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan : Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antar Pemerintah Pengaruh… Lanjutkan membaca Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Rangkuman Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no.14 Tentang Akuntansi Aset Tak berwujud

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 14 tentang Akuntansi Aset tak berwujud diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pada tahun 2019 dan mulai berlaku mulai penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020.. PSAP 14 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.  Aktiva tidak berwujud yang diatur dalam PSAP 14 ini meliputi ;… Lanjutkan membaca Rangkuman Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no.14 Tentang Akuntansi Aset Tak berwujud

Bagaimana Menghitung Dana Alokasi Umum

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dipengaruhi oleh 5 variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Produk Domestik Regional Bruto perkapita.  Dana Alokasi Umum dapat didefinisikan sebagai pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dari Pemerintah Pusat guna pelaksanaan otonomi daerah dan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Ada dua DAU yang diberikan… Lanjutkan membaca Bagaimana Menghitung Dana Alokasi Umum

Materi Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Pengelolaan Dana BOS di  Kabupaten Lamongan  diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ,Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.910-106 SJ Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan dana BOS dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan no.903/12/413.215/2019 tentang Pencatatan atas Belanja Dana… Lanjutkan membaca Materi Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Memahami Opini Hasil Pemeriksaan BPK dan Kriterianya

Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada empat opini; mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tersebut dikeluarkan setelah BPK RI melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). sedangkan definisi opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah Opini merupakan… Lanjutkan membaca Memahami Opini Hasil Pemeriksaan BPK dan Kriterianya

Asumsi Ekonomi Makro Untuk Penganggaran APBD Tahun 2020

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2020 ada empat indikator, mereka adalah  pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika.  Asumsi ini menjadi dasar pagi pembuat kebijakan dalam menyusun dan memprediksi pendapatan serta besarnya belanja. Kondisi ekonomi makro ini akan dipakai sebagai pertimbangan dan memprediksi… Lanjutkan membaca Asumsi Ekonomi Makro Untuk Penganggaran APBD Tahun 2020

Membahas Badan Akun Standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

Badan Akun Standar selanjutnya disebut sebagai BAS merupakan aturan untuk menyusun sebuah daftar rekening dan klasifikasi yang sistematis. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah BAS merupakan panduan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pengelolaan aset atau barang milik daerah dan pelaporan keuangan daerah. Khusus untuk penganggaran APBD tahun anggaran 2020 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri… Lanjutkan membaca Membahas Badan Akun Standar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019